Rabu, 27 Februari 2008

Harga Perdana Saham Nirwana Sekitar Rp140

Perusahaan properti PT Nirwana Kharisma berencana melepas saham perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas 30,7 persen sahamnya ke publik per saham mencapai sekira Rp140."Harga perdana saham Nirwana ditawarkan sekitar Rp110 sampai Rp140 per saham. Diharapkan perseroan mendapat pernyataan efektif dari Bapepam pada 8 April 2008, dan listing di Bursa Efek Indonesia pada 22 April," kata Direktur Utama (Dirut) Nirwana, Hartoyo Sugiharto, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan kisaran harga tersebut, maka perseroan berharap dapat menghimpun dana sekira Rp36 miliar sampai Rp46 miliar.Hartoyo mengatakan, dana sebesar itu akan digunakan perseroan sebanyak 75 persen untuk pengembangan proyek Puri Nirwana Residence, Puri Residence III di Bogor dan Puri Kosambi di Karawang, serta selebihnya (25 persen) akan digunakan perseroan untuk penambahan modal.

Nirwana Kharisma yang didirikan pada 1987 segera melaksanakan proyek Puri Nirwana Residence, yang berlokasi di Cikarang Bekasi, Jawa Barat, dengan lahan seluas 120 hektare dan diperuntukkan bagi perumahan sederhana."Sekarang ini lahannya sudah kita kuasai sebanyak 80 hektar. Perseroan telah menunjuk PT Investindo Sekuritas dan PT Erdhika Elite sebagai penjamin emisi saham," katanya menambahkan.

Pengembang The Lavande Jalin Kerja Sama

Apartemen The Lavande yang dikembangkan oleh PT Intersatria Budi Karya Pratama member Agung Podomoro Group & Synthesis Asset Management, selalu berupaya menghadirkan fasilitas terbaik bagi konsumennya. Sejalan dengan pembangunan yang sedang berlangsung, pengembang mengadakan kerja sama dengan PT Granitoguna Building Ceramics, dalam penyediaan produk homogenous porcelain tile (yang biasa dikenal dengan Granito Tile) untuk Apartemen The Lavande. PT Granitoguna adalah produsen Granito di Indonesia, di bawah lisensi dari Australian Building Ceramics Pty Ltd.

“Melalui kerja sama dengan Granito, kami ingin memberikan kepuasan kepada konsumen khususnya untuk lantai yang berkelas, agar memberikan kenyamanan bagi penghuni Apartemen The Lavande. Produk Granito sudah dikenal secara luas dan banyak dipakai di apartemen maupun properti lainnya,” kata Budi Yanto Lusli, CEO PT Intersatria Budi Karya Pratama.

Hantarman Budiono, National Sales Manager PT Granitoguna Building Ceramics, menambahkan bahwa “Kami bangga dapat bekerja sama dengan pengembang The Lavande dalam menyediakan produk tile berkualitas. Karena kenyamanan lantai merupakan unsur penting bagi sebuah hunian, Granito menghadirkan produk yang berbeda dari keramik lantai lainnya karena Granito merupakan homogenous tile dengan porcelain quality.”

Ia menjelaskan, di pasaran produk tile dikenal dengan istilah granito tile/homogeneous dan keramik glazur. Granito adalah trade mark dan termasuk jenis homogeneous tile dengan kualias porselen. Keramik adalah tile dengan dua lapisan dimana lapisan atas disebut glasur. Lapisan ini yang menimbulkan motif pada tile jenis keramik. Sedangkan homogenous tile mempunyai komposisi yang sama dari permukaan sampai lapisan bawah. Granito tile merupakan homogeneous tile dengan kualias porselen, mempunyai mutu yang lebih baik dari keramik karena proses produksinya memerlukan pemanasan sampai 1230 C. Hal ini dibuktikan dari hasil test MoR (Modulus of Rupture), dimana Granito mempunyai nilai di atas 45 N/mm2 atau di atas 450 kg/cm2. Sedangkan keramik mempunyai nilai di bawah 300 kg/cm2.
Granito akan menyediakan tile sesuai dengan kebutuhan dari The Lavande, yaitu body tile utamanya menggunakan Crystal Pearl White ukuran 40 x 40 cm dan 60 x 60 cm beserta aksesorisnya. Beberapa keunggulan Granito adalah Quality (produk Granito dihasilkan dengan standar kualitas homogenous tile yang sama di dalam dan luar negeri), Product Availability (Granito menjamin ketersediaan produknya karena diproduksi di dalam negeri), Variety Colours (Granito menyediakan berbagai nuansa warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, Accessories (selain body tile juga disediakan produk-produk penunjang seperti Cove, Tessellation, Spotter, Modular, dan Mosaic, dari jenis custom dan standar), serta Customer Care And Design (berawal dari proses design, konsultasi produk sampai pengawasan di lapangan akan diberikan secara cuma-cuma demi kepuasan konsumen). Granito akan menyediakan tile di The Lavande Residences dengan total volume 32.000 m2 untuk 727 units, terdiri dari 2 tower, yaitu Pink Tower dan Purple Tower.

Pembangunan Lavande

Saat ini proses pembangunan Apartemen The Lavande tetap berjalan sesuai rencana. Pengembang optimis unit-unit apartemen di Lavande Residence akan diserap seluruhnya oleh pasar. Hal ini didasari oleh masih tingginya permintaan masyarakat untuk membeli apartemen, baik sebagai sarana tempat tinggal maupun untuk investasi.

Apartemen The Lavande terdiri dari 2 Tower yakni Pink Tower (terdiri dari Blok A & B yang merupakan Area Private) dan Purple Tower (Blok C yang merupakan Area Common). Pink Tower terdiri dari 30 lantai dan Purple Tower terdiri dari 23 lantai. Total keseluruhan mencapai 727 unit apartemen. Proses pembangunan telah dimulai pada bulan September 2007 dan akan diserahterimakan secara bertahap mulai bulan Oktober 2009.

Sekilas tentang Granito

PT Granitoguna Building Ceramics merupakan perusahaan dalam negeri yang mendapatkan lisensi dari Australian Building Ceramics Pty Ltd. Granito mulai diproduksi di Indonesia sejak tahun 1998. Pabriknya berlokasi di Bekasi. Beberapa range produk homogenous tile dari Granito adalah Aurora, Salsa, Palazzo dan Castello.

Selasa, 26 Februari 2008

TEMUAN SIDAK DEPERDAG AKAN BERLANJUT SUPAYA ADA EFEK JERA

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Deperdag drs.Syahrul R.Sampurnajaya menyatakan hasil temuan Tim Pengawas Barang Beredar pada Sidak di beberapa toko ban di kawasan Otista yang diduga tidak memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia) akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam jumpa pers di Kantor Deperdag Jakarta, Selasa, Syahrul mengatakan dari hasil test laboratorium nanti akan diumumkan mana yang tidak sesuai standar atau yang masuk tanpa Surat Pendaftaran Barang (SPB) dan akan dilakukan penindakan,
“Sekali ini mustinya ada efek jeralah, saya minta pihak kepolisian juga bisa melakukan tindakan lebih lanjut dengan tindakan pro yustisia”, kata Syahrul.

Sesuai ketentuan, terhadap ban impor yang akan masuk Indonesia wajib dilengkapi SPPT SNI (Surat Persetujuan Penggunaan Tanda) SNI atau sertifikat hasil uji atau certificate of conformity (sertifikat kesesuaian mutu), diberi tanda SNI secara embos atau stiker dan memperoleh SPB.
Sebagai komponen CBU ban impor wajib dilengkapi TPT oleh Ditjen IATT Deperin dan laporan hasil uji.

Sementara ban lokal yang di produksi di Indonesia wajib dilengkapi SPPT-SNI serta diberi tanda SNI dengan embos atau stiker. Hasil temuan Tim Pengawas Barang Beredar Deperdag yang mengadakan sidak hari ini di kawasan Otista Jarinegara pada toko ban Sinar Jaya Prima ditemukan dua buah ban mobil impor merek Toyo, di toko PD Anugerah delapan buah ban mobil impor merek Falken dan Michelin.

Pada toko Tri Jaya Ban ditemukan tiga buah ban mobil impor merek Michelin, Sime Tyres dan Federal dan toko Usaha Jaya satu buah ban mobil impor dan satu buah ban motor impor merek UD Rubber dan Duro.Sementara pada toko Blory Motor Sport ditemukan lima buah ban motor impor bermerek Exella.

Parameter pengawasan itu meliputi standar mutu, pencantuman label, pelayanan purna jual, cara menjual, klausula baku serta pengiklanan.
Pengawasan itu selain ditujukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap ekses negatif dari pemanfaatan barang dan atau jasa yang beredar di pasar juga meningkatkan persaingan usaha yang sehat serta menciptakan penegakan hukum terkait perlindungan konsumen.

Syahrul mengatakan dari lima lokasi toko ditemukan beberapa merek ban yang diduga tidak mempunyai SNI, dan dari penemuan ini akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. “Minggu depan akan kita panggil semua toko dan kita akan klarifikasi sampai dengan distributor, importirnya dari situ kita akan lakukan test laboratorium”, kata Syahrul.

Minggu, 24 Februari 2008

Presiden Nyatakan Harga Pangan Naik Karena Pengaruh Asing

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kenaikan beberapa harga komoditas pangan seperti kedelai, terigu, minyak goreng, dan daging sapi belakangan ini lebih disebabkan oleh faktor dari luar Indonesia.

"Kepada rakyat saya minta pengertiannya, karena masih ada beberapa `statement` dari elit seolah-olah ini persoalan lokal, persoalan Indonesia, jelas ini ada mata rantai dari kenaikan komoditas pangan global," kata Presiden dalam jumpa pers usai memimpin rapat terbatas di Departemen Keuangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Presiden, meski lebih banyak disebabkan karena faktor eksternal, pemerintah tetap akan bertanggungjawab untuk mencari solusi agar harga-harga komoditas pangan tersebut bisa kembali stabil dan rendah.

Dijelaskan Presiden, pemerintah beberapa waktu lalu telah mengelurkan kebijakan untuk menstabilkan harga pangan pokok, namun memang ada beberapa kebijakan yang belum bisa berjalan karena menunggu perubahan APBN.

"Sudah ada komponen untuk menurunkan harga kedelai dan minyak goreng, dengan demikian ada bantuan untuk meringankan rakyat kita," tambahnya.

Khusus mengenai kenaikan harga daging sapi, presiden menjelaskan hal itu terjadi karena adanya kenaikan biaya transportasi untuk impor daging dari Australia sehingga dibebankan pada harga jual ke masyarakat.

"Kita sedang rumuskan solusinya antara Depdag, dan importir. Tetapi yang jelas daging yang naik adalah daging impor, dan kenaikannya itu adalah dampak dari gejolak kenaikan harga pangan dunia," katanya.

Sementara mengenai APBN 2008 yang dipercepat perubahannya pada bulan ini dari biasanya setelah Juni, Presiden mengatakan perubahan itu bukan berarti APBN mengalami kegagalan karena masih bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

"APBN tidak boleh dikatakan jebol. APBN kita masih ada dengan penyesuaian yang sekarang sedang kita kerjakan dengan DPR RI. Harapan kita tetap bisa memberikan pembiayaan kepada keperluan negara, pembangunan dan tugas-tugas rutin lainnya," katanya.

Menurut Presiden, meski ada perubahan dalam waktu yang cepat terutama karena adanya lonjakan harga minyak dunia, APBN harus tetap bisa menstimulasi pertumbuhan, membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan menyediakan alokasi dana untuk sosial safety nett.

Hadir dalam rapat itu Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Menko Polkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri PU Djoko Kirmanto dan lain-lain.

Produk Kerajinan Ramah Lingkungan Tren Ekspor 2008

Produk kerajinan yang ramah lingkungan menjadi tren ekspor 2008, kata Direktur Asosiasi Pengembangan Industri Kecil Republik Indonesia (APIKRI) Amir Fanjuri, di Yogyakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, produk kerajinan yang ramah lingkungan, misalnya yang berbahan baku kayu dari tanaman sengon dan sonokeling atau bambu, paling diminati konsumen luar negeri karena cepat tumbuh dan tidak merusak lingkungan alam.

Meski demikian, kata dia, jika produk semacam itu ingin bersaing di pasar internasional, harus memiliki sertifikat `ecolabeling` sehingga dapat dipercaya konsumen luar negeri.

"Kelemahan di Indonesia sertifikat yang dikeluarkan negara ini tidak berlaku di luar negeri," katanya.

Solusinya, produsen atau industri kerajinan perlu mengundang langsung pembeli luar negeri untuk melihat proses produksi sehingga mereka percaya bahwa proses pembuatannya tidak merusak lingkungan.

Ia menambahkan APIKRI kini memprogramkan gerakan penanaman kembali berbagai jenis tanaman untuk bahan baku, dan ini sudah diawali di Kabupaten Gunungkidul dengan menanam pohon mahoni, sonokeling dan sengon.

"Kami bekerja sama dengan perajin kayu setempat," kata dia.

Selain itu, APIKRI bersama perajin di Kabupaten Kulonprogo tahun ini akan menanam tanaman pandan di sembilan desa terutama di lahan pantai, pinggir sungai dan kawasan perbukitan.

"Selain berfungsi untuk memenuhi bahan baku perajin, tanaman pandan ini juga bertujuan mencegah erosi," katanya.

Tanaman pandan banyak digunakan perajin kecil untuk membuat berbagai produk seperti kap lampu, tikar, hiasan dinding, taplak meja ukuran kecil dan keranjang.

Rabu, 20 Februari 2008

Pasar Mebel Lokal Lebih Menjanjikan

Pasar mebel dalam negeri masih lebih menarik dibanding Singapura. Buktinya, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) enggan mengikuti pameran di Singapura. Mereka bahkan mengalihkan ajang pameran akbar itu di Jakarta pada 7-11 Maret 2008.
Keputusan menarik diri dari gelaran promo bertaraf internasional itu diambil karena pengusaha menghadapi realita bahwa 80% pembeli mancanegara justru mengaku berhasrat membeli produk furnitur Indonesia. Padahal, Indonesia mesti kehilangan potensi penghasilan setidaknya US$ 200 juta dari setiap ajang pameran furnitur yang diikuti di Singapura.

"Jadi untuk apa kita menggelar pameran di sana? Lebih baik di sini saja, sehingga menguntungkan Indonesia," kata Ketua Asmindo Ambar Tjahyono usai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/2). Turut mendampingi Ketua Asmindo adalah Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Pertemuan itu terkait rencana Asmindo mengadakan International Furniture and Handycraft Expo Indonesia (Iffina), Maret 2008 mendatang.
"Delapan tahun berturut-turut kita mengikuti pameran di Singapura, tetapi tahun ini tidak lagi. Kita ingin memaksimalkan keuntungan buat negeri kita sendiri," imbuhnya.

Ambar menargetkan anggota Asmindo mampu meraup setidaknya US$ 100 juta dalam ajang pameran yang digelar selama lima hari tersebut. Dia yakin target tersebut bisa terpenuhi karena 350 perusahaan pembeli dari berbagai negara sudah menyatakan komitmen untuk melakukan transaksi pembelian. Pameran furnitur berskala internasional itu dinilai makin menggairahkan industri permebelan dan kerajinan nusantara. Dia merujuk ekspor furnitur dan kerajinan asal Indonesia mampu mencetak US$ 2,7 miliar dengan menyerap sembilan juta tenaga kerja. "Kita harapkan angka ekspor produk mebel dan kerajinan tangan bisa naik 10%," tambah Ambar.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris menyatakan, untuk mendukung industri mebel dan kerajinan akan dibangun Terminal Kayu di Kendal Jawa Tengah tahun ini. Terminal ini diharapkan membuat kayu-kayu legal tidak mengalami masalah saat pelayaran, sehingga pasokan kebutuhan kayu sebesar 7 juta meter kubik untuk industri mebel dan kerajinan terpenuhi setiap tahun.

Terminal kayu yang bakal dikembangkan akan berfungsi mencegah pembalakan liar. Sejak pemberantasan kayu ilegal marak, aliran kayu menjadi jauh menyusut. Akibatnya banyak perusahaan mebel yang terpaksa 'gulung tikar' akibat tidak mendapatkan pasokan bahan baku.
Sementara itu, untuk mengantisipasi tindakan penyelundupan kayu, maka kapal kargo pengangkut material kayu akan dilengkapi chip guna mengawasi setiap pergerakannya.
Wapres Jusuf Kalla mengingatkan agar ekspor kayu tidak berupa kayu gelondongan. Pengusaha harus melakukan diversifikasi produk kayu sehingga berupa bahan jadi baru kemudian diekspor.

Tersedia 200.000 Rumah Pekerja 2008

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno menargetkan pemenuhan 200.000 rumah untuk pekerja/buruh sepanjang 2008.
"Tahun lalu terealisasikan 35.000 rumah untuk pekerja, tahun 2008 ini ditargetkan mencapai 200 ribu," kata Erman Suparno di sela-sela Penandantanganan Kesepakatan Bersama (PKB) Manajemen dan Serikat Pekerja PT Angkasa Pura II di Bandung, Rabu (20/2).

Menurut Erman, program perumahan untuk pekerja atau buruh itu telah menjadi agenda departemennya dalam program Percepatan Pembangunan Perumahan Pekerja untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (P5KP). Program itu, kata Erman, berkaitan dengan program pemerintah dalam pembangunan 2 juta rumah bagi masyarakat.

Pemerintah memberikan subsidi uang muka yang berkisar Rp7,5 juta hingga Rp20 juta. Kementerian Nakertrans sendiri mengucurkan subsidi untuk uang muka rumah bagi pekerja sebesar Rp1,5 juta, namun jumlahnya masih terbatas. "Program itu memungkinan mendapatkan uang muka hingga Rp20 juta dengan cara dicicil dengan bunga tiga persen. Cicilannya dibayar melalui fasilitas KPR," kata Erman.

Ia menyebutkan, pemenuhan fasilitas perumahan untuk pekerja itu menjadi fokus garapan karena masih tingginya angka pekerja/buruh yang belum memiliki tempat tinggal sendiri.
"Pemenuhan rumah tinggal bagi karyawan sebenarnya dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas waktu dan meminimalisasi biaya pengeluaran pekerja," kata Erman Suparno.

Bisnis Pribumi Berisiko Tinggi

Upaya Wakil Presiden Jusuf Kalla menggiatkan pengusaha pribumi untuk mengubah wajah dunia bisnis tanah air perlu diimbangi dengan pembenahan iklim investasi dan kemudahan fasilitas. Kalau tidak, pengusaha nasional justru melirik negara lain. Wapres Jusuf Kalla terus memotivasi kalangan pribumi untuk menjadi pengusaha. Menurut Wapres, sampai saat ini jumlah saudagar atau pebisnis pribumi masih sangat kurang bila dibandingkan warga keturunan, akibat kecilnya dorongan kultural untuk menjadi saudagar.Sebagian besar anak muda saat ini masih lebih memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengusaha nasional pun harus mengevaluasi diri.

"Kalangan saudagar pribumi harus menanamkan kebanggaan kepada anak muda bahwa profesi pengusaha terhormat," papar Jusuf Kalla, baru-baru ini H. Oesman Sapta Odang, salah satu pengusaha sukses asal Kalimantan Barat, mendukung usaha pemerintah menggalakkan masyarakat untuk menjadi pengusaha. Apalagi, sumber daya nasional sangat potensial.
Namun peluang ini kurang dimanfaatkan masyarakat terlihat dari terbatasnya jumlah pengusaha lokal. "Ini disebabkan kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah. Risiko tinggi yang dihadapi pengusaha dalam negeri sebaiknya disikapi pemerintah dengan memberikan banyak kemudahan investasi," papar Oesman Sapta

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan peluang lebih besar terhadap aset-aset lokal yang bisa dikembangkan dan dikelola pengusaha dalam negeri. "Itu tergantung fasilitas. Kalau cukup, mereka akan berani. Tapi jangan jual aset-aset kita keluar negeri dong. Supaya ada kesempatan untuk dikelola oleh investor dalam negeri," pinta Oesman, pengusaha, politisi, sekaligus penggiat olahraga itu. Adanya segudang permasalahan dalam berbisnis di Indonesia seperti yang sering dikeluhkan kalangan pengusaha, bukan merupakan kendala bagi Oesman. Ia justru melihatnya sebagai sumber keuntungan yang besar meski risiko yang dihadapi juga tinggi.
"Setiap ada kendala, selalu ada profit margin yang lebih tinggi. Cuma risikonya juga lebih tinggi. Sekarang masalahnya, berani nggak orang melakukan investasi dengan risiko tinggi?" tambahnya.

Dengan alasan itu pula, Oesman lebih memilih menanamkan modalnya di dalam negrei. Keuntungan yang besar dari Tanah Air pun membuatnya enggan hijrah ke luar negri.
Namun tidak semua pengusaha seperti Oesman. Banyak juga yang lebih memilih menanamkan modalnya di luar negeri karena iklim investasi di negara tetangga terbilang lebih baik.

Salah satunya adalah Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto.
Menurut Djimanto, ia dan pengusaha lain menanamkan modal di luar negeri karena iklim investasi di dalam negeri tidak sebaik di luar negeri, terkait peraturan dan kemudahan investasi.
Ia pun mengaku dapat melakukan perhitungan matang dalam berinvestasi sehingga rencana usaha berjalan baik. "Kalau di sini kami sulit memprediksi, antara lain banyak biaya yang tidak jelas dan tidak terduga," jelasnya. Pemerintah pun menurut Djimanto, sebaiknya berbenah diri dengan untuk memikat kembali pengusaha lokal. Seperti memperbaiki infrastruktur jalan dan listrik dan membuat perhitungan cermat mengenai biaya yang harus dikeluarkan dunia usaha.
Sementara pengamat ekonomi dari Inter-Cafe, Iman Sugema menilai pernyataan pemerintah tentang tidak bisa diandalkannya investor asing sebagai motor pertumbuhan ekonomi agak terlambat. Pasalnya, sejak krisis ekonomi 1997, Indonesia kehilangan nilai kompetitif dibanding negara lain.

Iman menambahkan, pemerintah juga harus meningkatkan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan listrik. "Dunia usaha telah berulang kali mempersoalkan infrastruktur yang kurang memadai," ujarnya.
Tingginya prospek investasi di pasar bursa harus diselaraskan dengan investasi di sektor riil. "Mereka tidak akan membangun pabrik. Itu artinya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak terjadi," paparnya.

Pemerintah sebenarnya tidak berdiam diri menghadapi kompleksitas masalah pengusaha dan iklim investasinya. Mengacu pada laporan BKPM, realisasi penanaman modal Indonesia naik cukup signifikan. Realisasi penanaman modal baik asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) tahun 2007 mencapai Rp 109,73 triliun atau 101% dari target.

Beberapa pemeringkat rating telah diperoleh Indonesia terhadap membaiknya iklim investasi. Fitch Ratings menaikkan peringkat jangka panjang untuk mata uang asing dan lokal menjadi BB dengan prospek stabil. Kemudian International Finance Corporation (IFC), anak usaha Bank Dunia menaikkan indeks kemudahan berbisnis menjadi 123 dari 178 negara yang disurvei.
Indonesia pun masuk dalam Top 25 FDI Confidence Index dan menempati peringkat 21 dengan klasifikasi negara dengan tujuan investasi paling atraktif. Sedangkan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga menaikkan peringkat Indonesia satu tingkat di level delapan dari negara tujuan investasi Jepang.

Masyarakat Bisa Gadaikan ORI

Masyarakat pemegang obligasi negara ritel (ORI) dapat menggadaikan kepemilikan ORI-nya setelah ada persetujuan pihak pemerintah dengan Perum Pegadaian. "Selain dapat dijadikan jaminan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank, dalam waktu dekat bisa dijadikan digadaikan di Perum Pegadaian," kata Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto.

Rahmat mengatakan hal itu usai penandatangan kontrak kerjasama penjualan ORI004 antara Menkeu (diwakili Dirjen Pengelolaan Utang) dengan 18 agen penjual ORI004 di Jakarta, Rabu.Menurut Rahmat, masyarakat hingga saat ini masih menilai bahwa ORI merupakan produk unggulan di pasar modal karena selain resiko yang sangat minim, juga tidak ada resiko likuiditas.

"Ini merupakan instrumen investasi yang menguntungkan karena selain resikonya rendah bahkan tak ada, juga mudah dicairkan," tegasnya.Semua agen penjual, lanjut Rahmat juga sudah bersedia menjadi "market maker". Artinya kalau ada pemilik yang mau menjual, agen penjual harus bersedia membelinya kembali.Sementara itu Direktur Surat Berharga Negara (SBN) Ditjen Pengelolaan Utang, Bimantara Widyajala mengatakan pihaknya sudah mengadakan pembicaraan dengan Perum Pegadaian."Saya kira mereka sedang menyiapkan desain, kriteria, dan lainnya.

Saya kira dalam seminggu ke depan bisa di-launching," katanya.Menurut dia, penggunaan ORI sebagai barang jaminan gadai merupakan langkah lanjutan menyusul langkah serupa yang dilakukan Perum Pegadaian terhadap saham."Saya kira ini langkah lanjutan setelah sukses menjadikan saham sebagai jaminan gadai, ke depan kemungkinan surat utang negara (SUN) juga dapat digadaikan," kata Bima

Ekspor ke Jepang Akan Naik 20 Persen Setelah Implementasi EPA

Departemen Perdagangan memperkirakan ekspor Indonesia ke Jepang akan meningkat hingga 20 persen dalam setahun setelah implementasi Kesepakatan Kemitraan Indonesia-Jepang (Indonesia-Japan Partnership Agreement/IJ-EPA)."Angka 20 persen itu dari hasil joint studi grup.

Kalau kita tidak buat EPA dengan Jepang, kita akan rugi karena negara lain di Asia sudah," kata Direktur Kerjasama Bilateral I, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, Sondang Anggraeni, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan hasil studi tersebut, Jepang juga akan mengalami kenaikan ekspor meski tidak sebesar yang akan dialami Indonesia."Untuk Jepang, agak kurang sedikit (dari 20 persen) peningkatan ekspornya, tapi dia berharap dari investasi di Indonesia," ujarnya.Ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang selama 2007 mencapai 13,104 miliar dolar AS atau 14,25 persen dari total ekspor non migas, sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Jepang sebesar 6,46 miliar dolar AS atau 12,3 persen dari totap impor nonmigas.

Peningkatan ekspor tersebut diprediksi mulai terasa setahun setelah penghapusan dan penurunan tarif perdagangan barang diimplementasi.Sebanyak 90 persen dari komoditi ekspor Indonesia yang rata-rata tarifnya 7,3 persen akan diturunkan tarifnya oleh Jepang."Jadi pas implementasi tarif turun, kita berharap ekspor naik. Setelah satu tahun baru dievaluasi. Makanya kita bentuk subkomite yang memonitor pelaksanaan EPA," jelasnya.Subkommite ini dipimpin oleh pejabat eselon I dan anggotanya pejabat teknis terkait berbagai bidang seperti perdagangan barang, aturan asal barang (Rules of Origin), prosedur kepabeanan, investasi, kerjasama, jasa, pergerakan orang, pengadaan barang pemerintah, hak kekayaan intelektual, energi dan sumber daya mineral, serta pengembangan iklim bisnis dan promosi sektor bisnis.

IJ-EPA terdiri dari 13 bab yang salah satunya tentang penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang dalam tiga tahap "fast track" (segera) dan bertahap dengan pengecualian komoditi tertentu.Penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang baru dapat dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang masih disesuaikan dengan ketentuan Organisasi Pabean Dunia (World Customs Organization/WCO). Selain kerjasama perdagangan, IJ-EPA juga mencakup kerjasama peningkatan kapasitas dan bantuan teknis di sejumlah sektor, seperti energi, industri manusfaktur, pertanian, perikanan, pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja, serta promosi ekspor dan UKM.

Indonesia berharap selain peningkatan ekspor produk dan tenaga kerja, investasi industri Jepang juga akan meningkat di Indonesia."EPA juga membuka peluang untuk pasar tenaga kerja Indonesia di Jepang khususnya untuk perawat dan pengasuh orang tua (caregiver)," tambah Sondang.Implementasi JuniSaat ini, kedua negara masih meratifikasi EPA dan diperkirakan implementasinya baru dapat dilakukan mulai Juni 2008.

"Mungkin bisa berlaku Juni," ujar Sondang. Menurut dia, saat ini Indonesia tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait EPA dengan Jepang.Sementara itu, Jepang baru akan membahas EPA dengan Indonesia pada April 2008 mengingat pemerintahnya masih membahas anggaran."Walaupun kita sudah jadi (ratifikasi selesai), tapi kalau Jepang belum tidak bisa (implementasi). Jadi harus dua-duanya jadi (selesai ratifikasi) kemudian pertukaran nota dan satu bulan setelah itu baru berlaku," jelas Sondang.

BNI Salurkan Rp5 Triliun Kredit Perumahan pada 2008

PT Bank BNI Tbk (Bank BNI), akan menyalurkan kredit untuk perumahan sebesar Rp5 triliun pada 2008 atau tumbuh lebih dari 135,84 persen dibandingkan 2007 yang tumbuh Rp2,12 triliun."Kami optimis mampu menyalurkan Rp5 triliun, karena pasar perumahan masih sangat potensial dari 400 ribu kebutuhan rumah masyarkat Indonesia, yang dibiayai perbankan baru 150 ribu," kata Manajer Umum Kredit Konsumer BNI Diah Sulianto di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, pada tahun ini pihaknya terus mengembangkan berbagai produk yang mampu menarik minat masyarakat untuk meminjam (kredit) perumahan di BNI. "Nanti produk-produk baru kita luncurkan, nanti saja infonya biar tidak didahului kompetitor," katanya. Menurut diah, pertumbuhan KPR BNI pada 2007 mencapai 81 persen. Dari total kredit Rp2,61 triliun pada akhir 2006 menjadi Rp4,73 triliun pada akhir 2007.

"Pada awal tahun 2008 outstanding loan KPR BNI telah mencapai Rp4,92 miliar atau tumbuh 200 miliar, Kita harapkan pada 2008 outstandingnya mencapai Rp6,9 triliun," katanya.Ia menambahkan untuk komposisi kredit perumahan tersebut, pembiayaan untuk apartemen hanya 10 persennya saja. "Karena apartemen adanya hanya di kota-kota besar sehingga tidak bisa ekspansif," katanya.

Menurut dia, komposisi kredit perumahan pada 2008 tetap akan menjadi porsi yang terbesar dari total kredit konsumer yang disalurkan.Pada 2007 dari total kredit konsumer sebesar Rp11,34 triliun, kredit perumahan mencapai 43,29 persen, kredit untuk multifinace 26,6 persen dan sisanya sekitar 30 persen untuk kredit multiguna.Ia menambahkan pada 2008, target pertumbuhan kredit konsumen secara keseluruhan mencapai 30 persen. "Sebelumnya total kredit konsumen ditambah dengan kartu kredit mencapai Rp13 triliun, kita harapkan tumbuh 20 persen menjadi Rp16,9 triliun," katanya

BRI Alokasikan Kredit Pengadaan Pangan Rp8,7 Triliun

Bank BRI pada tahun 2008 mengalokasikan dana Rp8,7 triliun untuk pengadaan pangan melalui program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).Managing Director BRI, Asmawi Syam, di Surabaya, Rabu, mengatakan KKPE tersebut untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.

"Kredit ini meliputi usaha on farm (produksi) hingga off farm (pasca panen)," katanya disela sosialisasi pengadaan gabah/beras dalam negeri 2008 oleh Perum Bulog.Sosialisasi yang dilakukan Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar tersebut diikuti Kadivre Bulog Jatim, NTB dan Bali serta mitra kerja Bulog, organisasi tani seperti HKTI dan KTNA.Menurut dia dari pagu KKPE 2008 yang disediakan BRI tersebut untuk tanaman pangan sebesar Rp1,7 triliun meliputi padi, jagung dan kedelai.

Untuk peternakan sapi perah, sapi potong dan unggas seperti ayam ras, buras dan itik sebesar Rp1,8 triliun.Sedangkan perkebunan untuk komoditas tebu Rp1,3 triliun, hortikultura terdiri bawang merah, cabe, bawang putih dan kentang Rp1,1 triliun dan perikanan Rp1 triliun.

Selain itu juga untuk penanganan pascapanen padi, jagung dan kedelai Rp124 miliar."Alokasi KKPE 2008 ini diperuntukkan mulai Musim Tanam (MT) yang akan berawal Maret 2008," katanya.Asmawi mengatakan, KKPE yang disediakan BRI tahun ini meningkat dua kali lipat dari tahun 2007 sebesar Rp4,4 triliun.Sementara itu untuk alokasi yang disediakan khusus untuk Perum Bulog, pada 2007 mencapai Rp3,3 triliun dan terealisasi sepenuhnya.

Menanggapi kredit yang disediakan perbankan tersebut Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar mengatakan agar bank mendukung BUMN tersebut dalam pengadaan beras dalam negeri.Menurut dia, suku bunga untuk harusnya 1 hingga 1,5 persen di atas JIBOR (Jakarta Interchange Bank Over Rate).Saat ini bank masih memberlakukan suku bunga untuk Bulog sebesar 2 persen di atas JIBOR.Terkait pengadaan gabah/beras 2008 hingga bulan Maret, Mustafa mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Rp1,7 triliun yang berasal dari pendanaan BRI, Mandiri dan Bukopin

Defisit Perdagangan Jepang-Indonesia Naik 7,2 Persen

Defisit perdagangan Jepang dengan Indonesia Januari 2008 naik 7,3 persen menjadi 201,25 miliar yen dibanding Januari 2007, menyusul naiknya impor dari Indonesia 12,2 persen menjadi 285,44 miliar yen.Data Kementerian Keuangan Jepang pada Kamis, menunjukkan bahwa ekspor negeri Sakura itu ke Indonesia naik 26,1 persen menjadi 84,19 miliar yen.

Jepang juga mencatat defisit perdagangan dengan China dan Malaysia, sementara dengan beberapa negara Asia lainnya mengalami surplus. Dengan China, perdagangan Jepang pada Januari defisit 347,95 miliar yen, turun 5,8 persen dari periode sama tahun lalu dengan ekspor naik 4,6 persen menjadi 933,90 miliar, sedangkan impornya naik 1,6 persen menjadi 1,28 triliun yen.Sementara data perdagangan Jepang dengan Malaysia, seperti dikutip Thomson Financial, mengalami defisit 64,58 miliar yen, meningkat 11,1 persen di banding Januari 2007 dengan ekspor meningkat 16,4 persen menjadi 125,50 miliar yen dan impornya naik 14,5 persen menjadi 190,08 miliar yen.

Sedangkan perdagangan Jepang dengan Hong Kong mencatat surplus 304,16 miliar, meski turun 3,9 persen dari periode sama tahun lalu, dengan ekspor turun 2,8 persen menjadi 321,19 miliar yen dan impornya meningkat 23,5 persen menjadi 17,03 miliar yen.Jepang juga mencatat surplus perdagangan dengan Taiwan sebesar 234,05 miliar yen, melonjak 57,4 persen, karena ekspornya naik 15,9 persen menjadi 423,97 miliar yen sedangkan impornya turun 12,5 persen menjadi 189,92 miliar yen.

Perdagangan Jepang dengan Korea Selatan mengalami surplus 210,32 miliar yen, naik 3,3 persen dengan ekspor meningkat 2,8 persen menjadi 485,05 miliar yen dan impornya naik 2,5 persen menjadi 274,73 miliar yen.Demikian pula dengan Singapura, perdagangan Jepang mencatat surplus 139,16 miliar yen atau naik 34,6 persen, dengan ekspor tumbuh 11,6 persen menjadi 203,91 miliar yen dan impornya tumbuh 11,6 persen menjadi 64,75 miliar yen.

Dengan Thailand, Jepang mencatat surplus perdagangan 59,78 miliar yen, melonjak 53,3 persen karena ekspornya meningkat 14,8 persen menjadi 232,88 miliar yen, sedangkan impornya hanya naik 5,6 persen menjadi 173,10 miliar yen.Sementara surplus perdagangan Jepang dengan Filipina turun 35 persen menjadi 5,98 miliar yen, dengan ekspor turun 9,7 persen menjadi 81,45 miliar yen dan impornya turun 6,8 persen menjadi 75,47 miliar yen.Namun, secara keseluruhan perdagangan global Jepang pada Januari 2008 menderita defisit 79,34 miliar yen (735 juta dolar AS), lebih banyak dari pada defisit 3,49 miliar yen pada periode sama tahun lalu. Ekspor Jepang Januari naik 7,7 persen menjadi 6.411,5 miliar yen, sementara impornya tumbuh lebih cepat 9 persen menjadi 6.490,9 miliar yen.Perdagangan Jepang terperosok ke dalam defisit setelah surplus perdagangannya turun dalam dua bulan berturut-turut hingga Desember lalu

Selasa, 19 Februari 2008

The Lavande Kerja Sama dengan Granito

Apartemen The Lavande menjalin kerja sama dengan produsen keramik PT Granitoguna Building Ceramics. Kerja sama mencakup pengadaan keramik homogenous porcelain tile atau biasa disebut Granito tiles untuk apartemen yang dibangun PT Intersatria Budi Karya Pratama (member Agung Podomoro Group) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kerja sama diteken Sabtu pekan lalu.

CEO PT Intersatria Budi Karya Pratama, Budi Yulianto Rusli, mengatakan kerja sama ini dilakukan untuk memberikan kepuasaan kepada para pembeli unit apartemen. Sebab kualitas keramik Granito sudah terkenal luas dan banyak dipakai apartemen dan proyek properti lainnya.

''Kami ingin konsumen puas karena lantai yang berkelas. Ini akan membuat para penghuni merasa nyaman tinggal di Apartemen The Lavande,'' ujar Budi kepada wartawan.
National Sales Manager PT Granito Building Ceramics, Hantarman Budiono, menyatakan, kenyamanan lantai merupakan unsur penting dalam sebuah hunian. Karena itu, pihaknya menghadirkan produk yang berbeda dari keramik lantai lainnya. Granito, lanjutnya, merupakan homogenous tile dengan kualitas porselen.

General Manager Proyek Apartemen The Lavande, Fianty R Gosal, menambahkan, The Lavande terdiri atas dua tower, yaitu Pink Tower (terdiri blok A dan B yang merupakan area private) dan Purple Tower (blok C yang merupakan common area).

Pink Tower dibangun setinggi 30 lantai dan Purple Tower 23 lantai. Total unit 727. Pembangunan apartemen telah dimulai September 2007 dan akan diserahterimakan secara bertahap mulai Oktober 2009.

Jakarta 2008 Masih Surga Belanja

Jakarta bakal mengukuhkan perannya sebagai surga belanja di tanah air. Tahun depan Ibukota bakal diguyur 400 ribu meter persegi bangunan baru untuk segmen bisnis ritel. Persaingan kian ketat saja.

Berdasarkan perhitungan konsultan properti PT Procon Indah, Jakarta bakal diguyur 400 ribu meter persegi bangunan baru untuk segmen bisnis ritel. Angka itu naik sekitar 46,7% dibanding periode tahun sebelumnya.

Jika dijumlahkan dengan produk yang sudah dilepas ke pasar, properti ritel di tahun 2008 akan sebesar 3,2 juta meter persegi atau naik 15,7% dibanding tahun ini. Ironisnya, besarnya pasokan itu tidak dibarengi dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap unit baru. Terbukti, tingkat hunian properti ritel di Jakarta malah beranjak turun ke angka 76,5% atau turun 2,2% dibanding tahun 2007.

Pasokan baru properti ritel pada kuartal ketiga tahun ini naik tajam dua kali lipat dibanding kuartal sebelumnya. Itu artinya menambah pasokan kumulatif sektor ritel hingga naik 4,8% akibat masuknya proyek ritel premium skala besar,? ucap Chief Executive Officer PT Procon Indah, Siswanto Widjaja, di Jakarta, Kamis (8/11).

Persaingan antara peritel memang tidak dapat terelakkan. Sebab, properti ritel yang bakal dilepas ke pasar di tahun depan merupakan proyek yang dikembangkan sejak dua atau tiga tahun terakhir.

Menurut pengamat properti Maestro Consulting, Handoko Wignjowargo, untuk bisa mengejar target pengunjung maka operator properti ritel harus bisa melakukan terobosan tertentu sebagai strategi jangka pendek. ?Misalnya dengan menghadirkan ragam penyewa yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di tempat lain,? kata Handoko.

Makin gencarnya pembangunan properti ritel ditengarai karena ekspansi besar-besaran peritel asing ke dalam negeri. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran, menuding masuknya peritel asing sebenarnya tidak berkontribusi signifikan terhadap penghasilan negara. ?Pemain asing di sektor ritel yang sudah masuk ke Indonesia ternyata semu. Pasalnya, peritel asing membebankan sejumlah komponen biaya kepada para pemasok agar barangnya bisa masuk di gerainya,? kata Ngadiran.

Misalnya. pemasok dibebani biaya promosi untuk produk yang ditampilkan di gerai peritel asing. Belum lagi potongan untuk proses pencatatan produk ke dalam komputer (listing fee) dengan nominal beragam, minimal Rp 1 juta per produk untuk setiap gerai. Bayangkan berapa biaya yang mesti dikeluarkan satu pemasok agar bisa menitipkan produknya untuk bisa dijual di seluruh gerai peritel milik asing itu.

Pemerintah tengah menyiapkan draft kebijakan perpasaran yang memberi panduan bagi peritel modern serta pedagang pasar tradisional. Ketentuan itu, paling tidak bisa meminimalkan resiko persaingan usaha tidak sehat di kalangan pebisnis ritel lokal dan asing.
Pemerintah diharapkan bisa mengakomodir setiap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Termasuk pentingnya memasukkan poin mengenai mekanisme pengelompokkan peritel raksasa di suatu wilayah.

Di negara asalnya, gerai ritel dibangun di lokasi yang relatif jauh dari kawasan permukiman. Namun di Jakarta mereka bisa seenaknya hadir di tengah kawasan padat bahkan berdampingan dengan pasar-pasar tradisional. Eksesnya bukan hanya mematikan ritel tradisional juga menimbulkan ekses lainnya yakni kemacetan.

Mestinya pemerintah menghitung dengan cermat seberapa besar tingkat kebutuhan warga Jakarta untuk properti ritel baru dan tidak asal percaya hasil riset yang dilakukan para pengusaha ritel besar. Ataukah Jakarta akan disulap menjadi belantara pusat perbelanjaan?

Pemkot Depok Bangun Rusunami

Pemerintah Kota Depok berencana membangun Rumah Susun Sederhana Milik Sendiri (Rusunami), jika pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) berhasil.
"Bila Program Rusunawa ini berhasil dan dapat digunakan sesuai perencanaan maka kami akan membangun rumah susun yang dapat dimiliki," kata Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Depok, Selasa.

Nur mengungkapkan, saat ini sedang membangun empat tower Rusunawa di daerah Cilangkap yang diharapkan dapat dihuni oleh warga Depok yang berpenghasilan rendah.
"Pembangunan Rusunawa untuk menanggulangi banyaknya rumah tidak layak huni yang hingga saat ini mencapai 1.639 rumah," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan Rusunawa merupakan salah satu solusi untuk mengurangi rumah tidak layak huni yang ada di tengah masyarakat.
Selama ini rumah yang berdiri banyak yang tidak layak huni sehingga memberikan kesan kumuh di Kota Depok. Dengan Rusunawa ini diharapkan penataan Kota Depok lebih baik dan rapi.
Ia mengatakan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan akan banyak menyerap dana APBD.
Permasalahan selalu terbentur pada pendanaan, dan karena alasan keterbatasan dana maka Pemkot hanya bisa memperbaiki beberapa persen saja dari rumah tidak layak tersebut.
Untuk menutupi kekurangan dana, Nur mengaku akan menerima bantuan dari stimulan pembangunan perumahan swadaya. Bila program pembangunan Rusunawa sukses dan dapat dihuni oleh warga, Pemkot akan merealisasikan Rusunami dengan harga terjangkau oleh berbagai kalangan.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS) Depok Rendra Fristoto mengatakan, kategori rumah tidak layak huni adalah apabila rumah tersebut berdinding bilik dan berlantai tanah
Ia mengatakan, program bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya yang diungkapkan Walikota Depok merupakan tindak lanjut Pemkot untuk merenovasi rumah tidak layak huni yang ada di enam kecamatan.

Penjualan Sepeda Motor Nasional per Januari 2008 Capai 473.060 Unit

Penjualan sepeda motor nasional per Januari 2008 mencapai 473.060 unit, atau naik 38,0 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya sebanyak 342.773 unit, demikian data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Selasa.

Penjualan tersebut terdiri dari penjualan motor Astra (Honda) sebanyak 208.130 unit dan penjualan motor non-Astra sebanyak 264.930 unit.Untuk produk non-Astra penjualan motor Yamaha masih mendominasi dengan penjualan sebanyak 185.900 unit, disusul merek Suzuki 73.043 unit, Kawasaki 2.285 unit dan merek lainnya 3.702 unit

Sedangkan menurut data dari GAIKINDO, Penjualan mobil nasional per Januari 2008 mencapai 41.380 unit, naik 54 persen dibandingkan periode sama sebelumnya yang mencapai 26.830 unit

Penjualan itu terdiri dari produk mobil Astra sebanyak 20.789 unit, dan sisanya dari penjualan mobil non-Astra sebanyak 20.591 unit.Untuk penjualan mobil Astra, mobil merek Toyota masih tetap mendominasi dengan penjualan sebanyak 13.751 unit, disusul merek Daihatsu sebanyak 4.794 unit, Isuzu 2.007 unit dan Nissan Diesel 233 unit dan Peugeot sebanyak 4 unit.Sedangkan, untuk produk non-Astra, mobil dengan merek Mitsubishi mendominasi penjualan sebanyak 6.154 unit. Disusul merek Suzuki sebanyak 5.502 unit, merek Honda 3.816 unit dan merek lainnya sebanyak 5.119 unit

Pertumbuhan Ekonomi 6,4% Sulit Dicapai

Target pertumbuhan ekonomi 2008, meskipun telah diturunkan dari 6,8 persen menjadi 6,4 persen, diperkirakan masih sulit dicapai karena pengaruh ekonomi global yang kurang mendukung ekonomi dalam negeri, demikian pendapat salah seorang pengamat ekonomi dari Yogyakarta.

Menurut pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma`ruf SE MSi di Yogyakarta, Selasa, kenaikan harga minyak dunia telah mengakibatkan harga kebutuhan pokok di dalam negeri terus melambung, sehingga dikhawatirkan memicu kenaikan laju inflasi."Kondisi itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi dalam kurun lima tahun terakhir lebih banyak disokong oleh sektor konsumsi," katanya.Ia menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen hanya dapat dicapai jika perekonomian tidak diganggu oleh kejadian ekstrim seperti bencana alam yang penanganannya memerlukan belanja fiskal yang besar.

Bencana alam juga akan mengganggu iklim investasi.Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 2008 yang realistis adalah 5,5 hingga 6 persen. Target realistis itu pun hanya dapat tercapai jika pemerintah mampu mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok."Sebenarnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen sudah cukup bagus, tapi kalau 6,4 persen masih terlalu optimistis," katanya.

Ia mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pemerintah harus berusaha keras untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, karena harga kebutuhan pokok yang terus naik akan memicu inflasi.

Pedagang Daging Jabotabek Ancam Mogok Jualan Tiga Hari

Pedagang daging se-Jabodetabek akan mogok berjualan selama tiga hari dari 20 Februari sampai 22 Februari 2008 mendatang dan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sapi impor maupun lokal.

Para pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging (APD) tersebut di Jakarta, Selasa, juga menuntut menghilangkan monopoli perdagangan sapi serta daging impor.Melalui surat pemberitahuannya, Kamis lalu, APD yang berdiri pada 12 Februari 2008 menyebutkan mereka akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman parkir Monumen Nasional (Monas) pada Rabu (20/2).

Sementara itu, kalangan pedagang daging sapi di Jakarta resah setelah adanya surat pemberitahuan yang meminta agar pedagang tidak berjualan selama tiga hari tersebut.Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Tanah Abang, H Oking, di Jakarta, Selasa, mengatakan ia benar-benar resah setelah mendapatkan selebaran yang meminta pedagang untuk tidak berjualan selama tiga hari itu."Jika kami tidak berjualan selama tiga hari, tentunya akan kehilangan mencapai sekitar Rp450 ribu," katanya.Apa lagi dalam surat imbauan itu disebutkan bahwa mereka akan menyita barang jualannya jika pedagang masih tetap berjualan dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp10 juta.

Ia mengatakan sebenarnya ia setuju dengan tuntutan untuk menurunkan harga sapi impor dan lokal, namun jangan sampai mengorbankan kalangan pedagang yang saat ini tengah terpuruk.Dikatakan, sejak dua pekan lalu, memang harga daging sapi di pasaran meningkat akibat harga dari sub-agen atau rumah potong yang naik juga."Saat ini harga daging sapi di pasaran bisa mencapai Rp52 ribu/kilogram, sedangkan sebelumnya hanya Rp48 ribu/kilogram," katanya.Hal senada dikatakan pedagang daging lainnya di Pasar Tanah Abang, Mustopha, yang meminta agar jangan ada mogok berjualan.

"Memang saat ini, kita merugi akibat harga daging yang terus melambung, tapi jangan sampai ada larangan berjualan," katanya.Sementara itu, sesepuh Himpunan Pedagang Daging (HPD), H Roni Syahroni, mengharapkan pihaknya memiliki visi dan misi yang sama dengan APD agar pemerintah menurunkan harga sapi impor maupun lokal. "Lebih baik kita mengedepankan silaturahmi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan harga sapi impor dan lokal itu," katanya.Sekjen HPD, Udin Gardan, mengatakan, saat ini harga daging sapi di tingkat pedagang sebesar Rp52 ribu/kilogram, idealnya harga daging sapi di tingkat pedagang berkisar antara Rp44 ribu sampai Rp45 ribu/kilogram."Ini berkaitan dengan tingkat daya beli masyarakat, dengan harga daging sapi Rp50 ribu saja sudah berat, apalagi di atasnya," katanya.

HPD sendiri memperhitungkan harga sapi impor yang masih hidup (harga di atas kapal) Rp10 ribu/kilogram yang kemudian ditambah dengan biaya perjalanan hingga total harganya sesampai di tanah air sebesar Rp15 ribu/kilogram.Kemudian, kata dia, sapi impor yang telah mencapai rumah potong berharga Rp18 ribu/kilogram atau setara dengan Rp35 ribu/kilogram dalam bentuk daging dan tulang."Persoalannya mengapa harga sampai ke tingkat pedagang itu mencapai Rp52 ribu/kilogram, idealnya harga daging sapi ke pedagang antara Rp44 ribu sampai Rp45 ribu/kilogram hingga dijual ke pasaran seharga Rp48 ribu/kilogram," katanya

Polsek Serpong Ciduk 11 Dirut Perusahaan Pengguna "Software" Palsu

Polsek Metro Serpong, Tangerang, Banten, menciduk 11 direktur utama (dirut) perusahaan industri yang menggunakan piranti lunak (software) komputer palsu atau bajakan."Pengguna `software` palsu tersebut tidak dapat menunjukkan sertifikat dan lisensi asli dari program komputer yang digunakan," kata Kepala Polsek Serpong, Ajun Komisaris Polisi Dewa Wijaya, di Tangerang, Rabu.

Wijaya mengatakan pelaku pengguna "software" bajakan tersebut kebanyakan pimpinan perusahaan yang bersangkutan, namun dia tidak menyebutkan identitas pelakunya.Polisi berhasil menemukan 22 unit central processing unit (CPU) dari 11 perusahaan yang berhasil diungkap, atau setiap perusahaan menggunakan dua unit CPU dengan piranti palsu.Perusahaan besar yang menggunakan "software" palsu tersebut di antaranya berinisial PT JI, PT Amik, PT VOF, PT MAM, PT PUT, PT One SDP dan PT KB, yang memproduksi beton cor, percetakan, kasur pegas serta pembuatan tissue.

Sedangkan "software" yang digunakan yakni program komputer Microsoft Office 2003, Win Zip, Symantec, Adobe Photoshop CS2, ACDSee Pro dan AutoCAD.Tiga dari 11 orang pimpinan perusahaan itu sudah ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan proses hukumnya sudah selesai (P-21) sehingga akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).Wijaya juga menuturkan akibat penggunaan piranti lunak program komputer tersebut, negara dirugikan puluhan milyar sehingga pelakunya dijerat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat 3 tentang memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Para pelaku pengguna "software" palsu tersebut terancam hukuman lima tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta dan dituduh melanggar Pasal 280 KUHP tentang Pertolongan Jahat.Wijaya mengatakan pengungkapan kasus penggunaan "software" palsu ini merupakan tangkapan terbesar dan kasus kedua setelah kasus di Malang, Jawa Timur."Polsek Serpong akan terus mengungkap kasus penggunaan piranti bajakan karena diduga masih banyak perusahaan yang menggunakan 'software' palsu untuk komersial," kata Wijaya.Sementara itu, pada saat sidang digelar, pihak Polsek Serpong akan menghadirkan saksi ahli dari perwakilan Business Sofware Alliance (BSA) Donny A Sheyoputra untuk memberikan keterangan

Senin, 18 Februari 2008

Jurnal Nasional

Jurnal Nasional

Usaha Tanaman Pangan Harus Disubsidi dan Dilindungi, Kata Mentan

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menegaskan usaha pertanian tanaman pangan harus mendapatkan subsidi dan proteksi atau perlindungan dari pemerintah, karena sebagian besar petani miskin bergerak pada subsektor ini."Kalau tidak ada subsidi dan proteksi, maka nasib petani tanaman pangan akan begini terus," katanya di Jakarta, Minggu.Anton mengungkapkan, dari total jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 68 persen dari kalangan petani, sedangkan 60 persen dari petani miskin tersebut dari subsektor tanaman pangan.

Meskipun tingkat kesejahteraannya sangat rendah, tambahnya, ternyata petani harus menyediakan pangan dengan harga murah bagi masyarakat, yang tentu saja juga dinikmati golongan menengah atas.

Seharusnya, menurut menteri, masyarakat menengah ke atas rela membeli pangan dengan harga yang layak atau menguntungkan petani selaku produsen yang telah menyediakan pangan bagi mereka.Dikatakannya, untuk menyediakan pangan murah bagi masyarakat tidak mampu pemerintah telah memberikan sejumlah subsidi seperti melalui program beras bagi rakyat miskin (raskin), bantuan tunai langsung (BLT) atau bantuan lain untuk pendidikan, kesehatan.

Menurut dia, petani miskin atau petani gurem pada umumnya juga merupakan konsumen beras sehingga mereka layak mendapatkan perlindungan harga terhadap hasil produksinya agar mendapatkan pendapatan yang menguntungkan.Menyinggung adanya anggaran pemerintah yang dialokasikan ke petani namun ada yang tidak sampai ke tujuan, Mentan menjelaskan anggaran tersebut tidak selalu langsung diterima petani dalam bentuk uang tunai.

"Anggaran untuk petani bisa disalurkan dalam bentuk subsidi bibit atau pupuk ke petani," katanya.Dengan subsidi, tambahnya, petani bisa memperoleh sarana produksi secara gratis atau membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasaran.Sebelumnya ketika berdialog dengan Mentan dalam acara peresmian Laboratorium Somatic Embryogenesis Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indoensia di Jember, Ketua Kelompok Tani Makmur, Jember, Ali Hasan mengeluhkan anggaran dari dinas pertanian yang tidak sampai ke petani.

Sabtu, 16 Februari 2008

Pakuwon dan BRI Tawarkan KPA berbunga 0%


Pakuwon Group menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk penyediaan fasilitas kredit konsumer untuk proyek apartemen Gandaria Height dan Permata Berlian Residence. Dalam hal ini, keduanya menciptakan produk kredit kepemilian apartemen (KPA) dengan bunga 0% selama dua tahun dengan persyaratan uang muka 10%, serta bebas biayai provisi dan administrasi.

Direktur Kredit Konsumer BRI A. Toni Soetirto mengatakan kerjasama dengan Pakuwon menjadi bagian dari upaya pihaknya untuk mengenjot kredit konsumer sebesar Rp2,5 triliun, dimana KPR berkontribusi sekitar 70%. "Kami memberikan kredit dengan bunga 0% selama dua tahun dalam kerjasama ini. Mudah-mudahan banyka kredit yang tersalur," katanya di sela-sela penandatangan nota kesepahaman antara kedua belah pihak di lokasi proyek, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, sore ini.

Sementara itu, Alexander Tedja, Preskom Pakuwon, menuturkan kerjasama dengan BRI sudah berlangsung lama yang dimulai dari proyek di Surabaya. Dia mengharapkan BRI dapat pula memberikan kredit kontruksi untuk proyek Gandaria. "Sejauh ini kami masih gunakan dana internal di Gandaria. Nanti kami harapkan BRI bisa memberikan kredit konstruksinya," katanya.

Rabu, 13 Februari 2008

Presiden: Pemda Harus Proaktif Atur Pasar Tradisional dan Moderen

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajaran pemerintahan di daerah untuk proaktif mengatur keberadaan pasar tradisional dan moderen agar keduanya tidak saling merugikan."Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 112 tahun 2007, namun yang lebih berperan adalah Pemerintah Daerah. Para Bupati dan Walikota harus dapat memilah mana yang pasar tradisional dan mana yang hipermarket," kata Presiden usai memimpin rapat terbatas bidang perdagangan yang berlangsung di Departemen Perdagangan di Jakarta, Rabu.

Dipaparkannya, keberadaan pasar tradisional harus ditata dan dikelola dengan baik karena di seluruh Indonesia terdapat sekurangnya 120 juta pedagang yang memerlukan keberadaan pasar induk dan pasar tradisional untuk menampung mereka."Kita sadari keberadaan hipermarket tentu diperlukan oleh komunitas masyarakat tertentu, demikian juga pasar tradisional. Saya berharap Bupati dan Walikota terus melakukan upaya penataan pasar-pasar ini dan membangun fasilitas pasar tradisional dengan baik," tegasnya.

Presiden memuji keberadaan pasar-pasar tradisional di sejumlah daerah yang mulai memperhatikan aspek kebersihan dan kenyamanan sehingga warga masyarakat selain mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau juga bisa menikmati sarana yang bersih dan nyaman serta sehat.Dalam kesempatan itu juga, Yudhoyono mengajak seluruh daerah untuk mensinkronkan anggaran pendapatan dan belanja nasional serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendorong peningkatan dan keberadaan pasar tradisional.

Saat ini berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian DKI Jakarta terdapat 69 Pusat Perbelanjaan masing-masing 12 di Jakarta Barat, 23 di Jakarta Pusat, 15 di Jakarta Selatan, delapan di Jakarta Timur dan 11 di Jakarta Utara. Untuk Swalayan terdapat 112 masing-masing 32 di Jakarta Barat, 11 di Jakarta Pusat, 39 di Jakarta Selatan, 19 di Jakarta Timur dan 11 di Jakarta Utara. Untuk minimarket di Jakarta tercatat 147 masing-masing 58 di Jakarta Barat, 23 di Jakarta Pusat, 32 di Jakarta Timur, 25 di Jakarta Selatan dan sembilan di Jakarta Utara. Hipermarket sendiri berjumlah 10 masing-masing satu di Jakarta Barat, empat di Jakarta Pusat, tiga di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Utara. Meski diserbu dari berbagai penjuru oleh pasar moderen, di ibukota terdapat 151 pasar tradisional yaitu 27 di Jakarta Barat, 39 di Jakarta Pusat, 28 di Jakarta Selatan, 33 di Jakarta Timur dan 24 di Jakarta Utara

Sumbangsih Grup Pakuwon Membangun Negeri…

Pengembang yang besar dari Surabaya ini terbilang sukses membangun proyek perkantoran, apartemen, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan rumah bandar. Belakangan mereka pun banyak melakukan ekspansi ke Ibukota membangun sejumlah megaproyek yang akan semakin mengibarkan bendera usahanya.

Di Jakarta, Pakuwon Group membangun sejumlah proyek prestisius Kota Kasablanka dan super blok Gandaria City di Jakarta Selatan. Proyek yang bakal menelan investasi triliunan rupiah ini diproyeksikan rampung seluruhnya pada tiga tahun mendatang. Dibalik sukses gemilang Pakuwon grouptidak terlepas dari tangan-tangan professional, sebutlah Stefanus Ridwan, Direktur Operasional PT Artisan Wahyu, anak perusahaan Pakuwon group yang ikut menggawangi beberapa proyek-proyek prestisius pengembang tersebut.

Dikenal mempunyai sikap friendly diantara teman sejawatnya, ’tak segan berbagi’ itulah moto hidupnya, maka tak heran pria maskulin ini dekat dengan kalangan wartawan, hal ini bisa terlihat ketika terjadi suatu kecelakaan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta beberapa waktu lalu, maka berduyun-duyunlah semua media tidak terkecuali beberapa stasiun televisi swasta ingin mendapatkan pernyataan darinya, dan yang terjadi penuhlah rumahnya selama hampir seminggu oleh pemburu berita.

Kini ditangannya, suatu proyek besar digenjot siang malam pembangunannya, maklumlah proyek yang satu ini membutuhkan segala tenaga dan fikirannya agar dapat rampung sesuai dengan rencana, nampaknya ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh perusahaan bonafid sekelas Pakuwon.

Sebelumnya, Pakuwon sukses membangun superblok dalam bentuk kecil di kawasan Tunjungan, Surabaya. Pakuwon membangun pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza yang fenomenal di Surabaya. Juga apartemen, kondominium, hotel, dan perkantoran. Rencana Pakuwon membangun pula sekolah, sentra kesehatan, dan infrastruktur di sana, karena dirasa sudah komplet sebagai superblok kelas satu di Indonesia.

”Kami bersyukur kepada Tuhan karena bisa membangun proyek Gandaria City karena diproyeksikan mampu berlaga dengan kawasan superblok lainnya, seperti Plaza Indonesia, Grand Indonesia, kawasan niaga Bakrie di Kuningan, dan dua kawasan elite Jakarta; Mega Kuningan, dan Sudirman Centre Business District (SCBD). Gandaria City juga akan berkompetisi keras dengan dua superblok di Jalan S Parman, yakni mini superblok Taman Anggrek dari Grup Mulia dan superblok Agung Podomoro City dari pemain senior Trihatma Kusuma Haliman. Selain dua superblok di S Parman, kini bakal muncul superblok baru bernama Senayan City” kata Ridwan, yang juga ketua APPBI (Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia) dan juga penghobi photography ini.

Adapun Gandaria City berada di Jantung kawasan Jakarta Selatan. Tepatnya di arteri Pondok Indah. Gandaria City akan menjadi suatu landmark di Selatan Jakarta, diatas lahan seluas 85.000 sqm2, PT Artisan Wahyu, anak perusahaan Pakuwon Group selaku pengembang Gandaria City akan membangun, 2 Tower executive apartment Gandaria Heights yang terdiri dari 32 lantai apartemen dengan type variasi mulai type 1 kamar, 2 kamar dan 3 kamar, 1 buah mal Gandaria Main Street dan 1 Menara perkantoran serta 1 buah hotel berbintang.

Pakuwon berusaha keras menangkap tren publik nasional ataupun dunia agar selalu dapat menyodorkan produk berkualitas dan diterima publik. Ia menyebutkan, semua gedung dan fasilitas publik di sana dikerjakan dengan selera yang baik.” kamipun menggunakan pekerja-pekerja profesional agar lahir bangunan-bangunan gedung yang memenuhi harapan publik. Karena dimasa datang Superblok, akan menjadi model di masa depan. Warga modern akan merasakan kenyamanan berdomisili di kawasan terintegrasi. Untuk itu kami mengajak masyarakat memanfaatkan superblok itu untuk mengisi hidup yang lebih berwarna” paparnya.

Senin, 11 Februari 2008

Karyawan & Pedagang Plaza Blok M Demo Besar-besaran

Untuk mencegah berdirinya billboard besar yang sedang dibangun di samping gedung Plaza Blok M, karyawan dan pedagang Plaza Blok M melakukan demo pada hari Senin, 11 Februari 2008 pukul 09:00 WIB di lokasi pembangunan billboard (di depan Plaza Blok M).

Mereka dengan tegas menolak berdirinya Billboard, karena dengan berdirinya Billboard tersebut akan berdampak negatif dari segi estetika dan semakin menenggelamkan dan menutupi Plaza Blok M dari penglihatan pengunjung terutama yang datang dari arah jalan Panglima Polim. Plaza Blok M dipastikan juga akan bertambah bebannya dan mengalami penurunan jumlah pengunjung yang berdampak pada menurunnya omzet dari toko-toko. Begitu juga dengan periuk nasi ribuan karyawan yang bekerja di Plaza Blok M beserta ribuan anggota keluarganya menjadi terancam.

Itu artinya pengusaha billboard telah melakukan tindakan egoisme dan sewenang-wenang. Manajemen Plaza Blok M sebelumnya sudah beberapa kali menulis surat keberatan yang ditujukan pada Gubernur DKI, tapi sampai saat ini belum mendapat penjelasan yang tegas dari Pemda DKI. Manajemen Plaza Blok M memohon kepada Gubernur DKI Jakarta agar dapat mempertimbangkan kembali atau segera membatalkan izin-izin yang sudah dan akan dikeluarkan oleh Pemda DKI berkaitan dengan pemasangan Billboard besar tersebut.
Apalagi sebelumnya juga sudah berdiri Billboard besar di depan Plaza Blok M yang menutupi gedung tersebut dari arah jalan Sisingamangaraja. Dengan berdirinya billboard tersebut juga akan mengancam kelangsungan hidup ribuan karyawan yang bekerja di Plaza Blok M.

Sate Khas Senayan membuka dua gerai baru di Kelapa Gading, Jakarta

Sebagai kota megapolis, Jakarta pantas ditabalkan sebagai pusat kuliner terlengkap di Indonesia, dimana segala jenis makanan dan jajanan tersedia. Walau aneka ragam sajian hidangan dari mancanegara banyak dijajakan di resto-resto dan café-café, tempat bersantap yang menyajikan masakan tradisional khas Indonesia tetap saja menjamur. Ini salah satu bukti, apabila dikelola dengan baik, berbisnis kuliner dengan modal kekhasan pada hidangan yang disajikan memang amat menjanjikan.

Salah satu pelaku bisnis kuliner yang sedari awal konsisten menggarap pasar makanan tradisional adalah Sate Khas Senayan. Semula bernama Sate House Senayan, pada tahun 1982 resto tersebut berganti nama menjadi Sate Khas Senayan (SKS). Pada tahun itu juga, resto yang awalnya beroperasi di Jl. Pakubuwono VI/6, Jakarta Selatan, lalu membuka 3 gerai baru di kawasan Kebon Sirih, Tanah Abang dan Menteng.

Mulai beroperasi sejak 34 tahun lalu – tepatnya pada 1974 – SKS memang dirancang menjadi tempat singgah bagi mereka yang meminati aneka ragam kekayaan kuliner Nusantara. Dengan menawarkan beragam pilihan serba tradisional, aneka menu di SKS menunjukkan karakter yang unik dari masakan Indonesia. Selain hidangan sate, SKS juga menyajikan jenis masakan lainnya. Jaringan resto yang awalnya dikelola secara tradisional tersebut kini didukung oleh manajemen modern yang bercorak dinamis. Di tengah menjamurnya berbagai restoran yang menjajakan masakan dari manca negara, ternyata tak mematikan bisnis makanan tradisional yang dijalani SKS. Berawal dari pengoperasian hanya satu gerai, kini SKS membuka 18 gerai yang tersebar di berbagai sudut kota Jakarta.

Memasuki tahun 2008, SKS menambah dua gerai sekaligus yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Satu gerai SKS dengan konsep "full dining" terletak di Inkopal Kelapa Gading, sedangkan gerai di Mal Kelapa Gading (MKG) 3 bercorak Express yang berlokasi di food court. Selama masa pembukaan perdana, di SKS Inkopal berlaku potongan harga (diskon) sebesar 15%. Sedangkan di SKS MKG 3, untuk setiap pembelian Combo gratis berbagai pilihan minuman segar (Es Cendol, Es Merah Delima, Es Cincau, Es Coklat Kacang Merah).

Untuk menyambut perayaan Imlek, SKS mempersembahkan Lontong Cap Gomeh Spesial. Hidangan khas berkuah kental yang berasal dari tradisi kuliner etnis Tionghoa ini ditata secara khusus dengan lauk pauk yang beragam, seperti telur pindang, opor ayam, sambel goreng hati, tumis udang, abon daging, taburan bawang merah serta krupuk udang. Menu Lontong Cap Gomeh Spesial ini bisa Anda nikmati di seluruh gerai SKS sepanjang Februari 2008. Sebagai apresiasi kepada para pelanggan setia, SKS mempromosikan lucky draw bertajuk "Celebrating Chinese New Year". Untuk pembelian senilai minimum Rp 250.000,- yang berlaku untuk setiap kelipatan nilai pembelian, para pelanggan berkesempatan mendapatkan kupon undian minimal senilai Rp 100,000,-.

"Kami membuka restoran ini dengan tujuan untuk menghargai tradisi turun temurun warisan nenek moyang berupa kuliner dengan bumbu tradisional. Kami juga ingin memadukan rasa yang otentik dengan harga terjangkau," tutur Liza Syauta, Operation Manager SKS. "Beragam hidangan yang bisa Anda nikmati di SKS mencakup aneka ragam cemilan, aneka jenis sate, nasi, soto, gule, sop buntut, hidangan laut (sea food), dan sayuran," tambahnya.

Kredit Konstruksi Rusunami Rp 150 Miliar

PT Bank Tabungan Negara telah mencairkan kredit konstruksi untuk rumah susun sederhana milik (rusunami) sekitar Rp 150 miliar. Sedangkan kredit pemilikan apartemen (KPA) baru akan terealisasi pada akhir Agustus nanti.Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro, mengatakan BTN sedang memeroses permintaan kredit konstruksi rusunami untuk 63 tower. Dari jumlah itu, ada empat lokasi yang telah dikabulkan, yakni rusunami Daan Mogot, Cengkareng, Cawang, dan Tangerang. "Lebih banyak kredit konstruksi rusunami karena pengembang banyak yang membangun dalam dua bulan ini," kata dia di Jakarta Senin (11/2). Sedangkan sisanya masih dalam proses. Tapi Iqbal optimistis penyaluran kredit konstruksi akan melampaui target Rp 1 triliun

Ditempat yang sama, Asosiasi Pengembang Perumahan Sederhana Indonesia (Apersi) secara resmi akan segera mengusulkan kenaikan harga rumah sederhana sehat pada bulan ini kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Kenaikan ini sulit dihindari akibat naiknya harga-hrga bahan bangunan.Ketua APERSI, Fuad Zakaria, mengatakan pengembang tidak memiliki pilihan lain, kecuali menaikkan harga rumah sederhana.

Namun bila pemerintah bersedia melakukan terubosan, misalnya menghilangkan biaya-biaya perijinan maka pengembang bisa saja tidak menaikkan harga rumah."Ijin segala macam harus di-nol-kan," kata Fuad di Jakarta Senin (11/2). Bila dipenuhi, harga rumah sederhana sehat tetap akan dilepas Rp 49 juta per unit. Tapi bia tidak, pengembang akan melakukan penyesuaian atau eskalasi harga untuk menutup ongkos produksi.

Minggu, 10 Februari 2008

Rantai Persetujuan KPR Jadi Panjang, Bila BTN Diakuisisi

Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat (Sesmeneg Pera), Iskandar Saleh, mengingatkan bahwa rantai persetujuan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bakal panjang, apabila pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) dengan salah satu bank BUMN.

"Persetujuan kredit tidak lagi bisa melalui Kepala Cabang lagi, tetapi harus melalui Direktur Kredit Ritel kalau rencana itu jadi direalisasikan," katanya di Jakarta, Jumat.

Padahal, menurut Iskandar, Direktur Ritel sendiri urusannya tidak hanya KPR saja, tetapi juga kredit ritel lainnya, seperti kredit mobil.

Bahkan, ia mengemukakan, apabila berkaitan dengan pembiayaan Rumah Sederhana Sehat (RSH) maupun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), maka mungkin saja kredit yang nilainya lebih tinggi akan didahulukan.

"Ini karena biaya 'collection' (penagihan) KPR dengan nilai Rp100 juta dengan Rp1 miliar sama saja, apalagi untuk RSh dan Rusunami yang nilainya kecil-kecil. Bank komersial akan lebih memilih untuk menggarap yang nilainya lebih besar," kata Iskandar.

Menurut Iskandar, apabila BTN sampai diakuisisi oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka akan terjadi perubahan besar dalam organisasi perusahaan termasuk dalam hal ini mekanisme penyaluran KPR bersubsidi baik untuk RSH maupun Rusunami.

Iskandar mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggodok rencana dibentuknya bank yang fokus pada pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah UKM). Sementara itu, bank yang fokus di bidang perumahan (BTN) yang rekam jejak kinerjanya bagus justru akan dihapus.

Rencana didirikannya bank yang fokus dibidang UKM menunjukkan masih ada sejumlah pelayanan dari Bank BRI yang selama ini fokus dibidang tersebut yang belum terakomodasi, sehingga dalam kasus BTN yang selama ini sudah menjalankan misinya dengan benar seharusnya tetap dipertahankan.

Terkait dengan persoalan ini, ia mengemukakan, Kemeneg Pera akan menyelipkan agenda mengenai usulan mereka agar BTN tetap dipertahankan sebagai bank yang fokus dibidang perumahan dalam kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden ke kementerian yang dijadwalkan pada bulan Februari 2008 (tanggal 19 atau 20).

Saat ini yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memperkuat struktur permodalan BTN sehingga diharapkan mampu membiayai penyaluran kredit baik untuk RSh maupun Rusunami lebih besar lagi. "Bukan justru dihilangkan," kata Iskandar.

Iskandar mengatakan, perkuatan modal dapat dilaksanakan melalui aliansi strategis dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang selama ini terkait dengan pengadaan rumah seperti Tabungan Perumahan PNS, Jamsostek, serta Perusahaan Dana Pensiun.

Bahkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan pembiayaan Rusunami melalui pinjaman luar negeri dengan syarat lunak melalui mekanisme two step loan (pinjaman dua langkah) yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Namun, Iskandar enggan menanggapi lebih jauh mengenai agenda di belakang, karena beberapa kali usulan akuisisi tersebut dilontarkan melalui dua menteri yang berbeda. "Coba anda sebagai wartawan cari sendiri ada agenda apa dibelakangnya," ujarnya.

Iskandar mengatakan, pemerintah harusnya mengikuti rancangan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dari situ akan ketahuan posisi sebenarnya dari BTN sebagai bank fokus.

Sementara itu, Direktur BTN, Purwadi, saat dihubungi secara terpisah mengatakan, dalam kunjungannya ke tiga lokasi pembangunan Rusunami pihaknya sangat membuka lebar terhadap usulan Kredit Pemilikan Rumah Susun.

"Persoalannya, sampai saat ini belum ada yang mengajukan. Kalaupun ada yang mengajukan belum dapat diproses karena bangunannya harus ada dulu," kata Purwadi, saat ditemui di sela-sela peresmian Rusunami di Kalimalang, Jakarta.

Saat ini, seperti diungkap Iskandar, tercatat sudah 70 persen calon pembeli Rusunami yang mengajukan permohonan kredit.

Minggu, 03 Februari 2008

RI Pasok Alat Kesehatan ke Saudi Arabia

Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), memfasilitasi 11 perusahaan Indonesia untuk memasok produk alat kesehatan ke Saudi Arabia."PT Media Katalis Husada adalah holding company dari 11 perusahaan alat kesehatan diIndonesia.

Holding ini telah dibentuk akhir tahun 2007 lalu," ujar Presdir PT MediaKatalis Husada, Tri Utomo Wiganarto saat penandatangan MoU.Penandatangan dilakukan antara Kepala BPEN, Bachrul Chairi, mewakili keagenan alat-alat kesehatan RI dengan Presdir Albaghdadi Trading Corporation, Muhamad Albaghdadi di gedung BPEN, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Rabu (30/1/2008).

Kerjasama ini bergerak di bidang penyediaan alat-alat kesehatan bagi Saudi Arabia.Pemasok alat-alat kesehatan dari Indonesia diwakili oleh PT Medika Katalis Husada. Sebelas perusahaan yang tergabung didalamnya antara lain PT Andini Sarana, PTChitose Indonesia, PT Citra Medika, PT Karya Budi Ekatama, Kimia Farma, PT LestariDini Tunggul, PT Mondave International, PT Nuri Teknik, PT Sarandi Karya Nugraha, PTTesena Inovindo dan PT Tonindo Era Mulya.

"Penyediaan alat kesehatan di Saudi biasanya ditender oleh pemerintah sana. Danmereka maunya membeli alat kesehatan yang lengkap dalam 1 paket. Jadi pembentukanholding ini perlu untuk masuk kesana," ujar Kepala BPEN, Bachrul Chairi.Bachrul menjelaskan, ekspor alat kesehatan ke Saudi Arabia sempat terhenti pada 2005dan 2006. Pada tahun 2004 pun nilai ekspor alat kesehatan ke negara salah satu negara petro dollar itu hanya sebesar US$ 332 ribu."Pada akhir 2007, ekspor ke Saudi mulai dibuka kembali. Ini merupakan indikasi untukmasuk ke pasar mereka. Oleh karena itu pemerintah memfasilitasi potensi tersebutmelalui kerjasama ini," tutur Bachrul.