Minggu, 10 Februari 2008

Rantai Persetujuan KPR Jadi Panjang, Bila BTN Diakuisisi

Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat (Sesmeneg Pera), Iskandar Saleh, mengingatkan bahwa rantai persetujuan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bakal panjang, apabila pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) dengan salah satu bank BUMN.

"Persetujuan kredit tidak lagi bisa melalui Kepala Cabang lagi, tetapi harus melalui Direktur Kredit Ritel kalau rencana itu jadi direalisasikan," katanya di Jakarta, Jumat.

Padahal, menurut Iskandar, Direktur Ritel sendiri urusannya tidak hanya KPR saja, tetapi juga kredit ritel lainnya, seperti kredit mobil.

Bahkan, ia mengemukakan, apabila berkaitan dengan pembiayaan Rumah Sederhana Sehat (RSH) maupun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), maka mungkin saja kredit yang nilainya lebih tinggi akan didahulukan.

"Ini karena biaya 'collection' (penagihan) KPR dengan nilai Rp100 juta dengan Rp1 miliar sama saja, apalagi untuk RSh dan Rusunami yang nilainya kecil-kecil. Bank komersial akan lebih memilih untuk menggarap yang nilainya lebih besar," kata Iskandar.

Menurut Iskandar, apabila BTN sampai diakuisisi oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka akan terjadi perubahan besar dalam organisasi perusahaan termasuk dalam hal ini mekanisme penyaluran KPR bersubsidi baik untuk RSH maupun Rusunami.

Iskandar mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggodok rencana dibentuknya bank yang fokus pada pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah UKM). Sementara itu, bank yang fokus di bidang perumahan (BTN) yang rekam jejak kinerjanya bagus justru akan dihapus.

Rencana didirikannya bank yang fokus dibidang UKM menunjukkan masih ada sejumlah pelayanan dari Bank BRI yang selama ini fokus dibidang tersebut yang belum terakomodasi, sehingga dalam kasus BTN yang selama ini sudah menjalankan misinya dengan benar seharusnya tetap dipertahankan.

Terkait dengan persoalan ini, ia mengemukakan, Kemeneg Pera akan menyelipkan agenda mengenai usulan mereka agar BTN tetap dipertahankan sebagai bank yang fokus dibidang perumahan dalam kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden ke kementerian yang dijadwalkan pada bulan Februari 2008 (tanggal 19 atau 20).

Saat ini yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memperkuat struktur permodalan BTN sehingga diharapkan mampu membiayai penyaluran kredit baik untuk RSh maupun Rusunami lebih besar lagi. "Bukan justru dihilangkan," kata Iskandar.

Iskandar mengatakan, perkuatan modal dapat dilaksanakan melalui aliansi strategis dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang selama ini terkait dengan pengadaan rumah seperti Tabungan Perumahan PNS, Jamsostek, serta Perusahaan Dana Pensiun.

Bahkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan pembiayaan Rusunami melalui pinjaman luar negeri dengan syarat lunak melalui mekanisme two step loan (pinjaman dua langkah) yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Namun, Iskandar enggan menanggapi lebih jauh mengenai agenda di belakang, karena beberapa kali usulan akuisisi tersebut dilontarkan melalui dua menteri yang berbeda. "Coba anda sebagai wartawan cari sendiri ada agenda apa dibelakangnya," ujarnya.

Iskandar mengatakan, pemerintah harusnya mengikuti rancangan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dari situ akan ketahuan posisi sebenarnya dari BTN sebagai bank fokus.

Sementara itu, Direktur BTN, Purwadi, saat dihubungi secara terpisah mengatakan, dalam kunjungannya ke tiga lokasi pembangunan Rusunami pihaknya sangat membuka lebar terhadap usulan Kredit Pemilikan Rumah Susun.

"Persoalannya, sampai saat ini belum ada yang mengajukan. Kalaupun ada yang mengajukan belum dapat diproses karena bangunannya harus ada dulu," kata Purwadi, saat ditemui di sela-sela peresmian Rusunami di Kalimalang, Jakarta.

Saat ini, seperti diungkap Iskandar, tercatat sudah 70 persen calon pembeli Rusunami yang mengajukan permohonan kredit.

Tidak ada komentar: